Home » Berita »

Angkasa Pura 1 - Kejati DIY Kerjasama Kawal Megaproyek Bandara NYIA

14 Agustus 2017 | 14:10 - Berita Kejaksaan

Megaproyek bandara baru di Kulonprogo rentan konflik. Karenanya, demi memuluskan megaproyek tersebut Angkasa Pura (AP) I menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY. Kesepakatan kerjasama penanganan masalah hukung bidang perdata dan tata usaha negara ditandatangani pada Senin (14/8) siang di Hotel Eastparc, Sleman.

Penandatanganan kerjasama dilakukan GM bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta Agus Pandu Purnama, Kajati Diy Sri Harijati P SH MM, dan Project Manager Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta R Sujiastono.

R Sujiastono, Project Manager Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta mengatakan, kerjasama dengan Kejati DIY memiliki arti penting dan strategis. Selain bertujuan mempercepat pembangunan bandara, kerjasama juga bertujuan menciptakan good corporate governance (GCC).

“Sejak awal kami melibatkan Kejaksaan karena kami ingin transparansi. Kami tidak ingin ada kecurangan dalam proses pembangunannya, dan tidak ingin ada kerugian yang ditimbulkan dari proyek ini,” ucap Sujiastono, Senin.

General Manager Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta Agus Pandu Purnama mengatakan, penandatanganan kerjasama dengan Kejati DIY berlaku selama 2 tahun. Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang ada sebelumnya. “Yang terakhir tahun 2015. Hari ini adalah keberlanjutan yang sudah ada dan sudah berjalan,” terang Agus.

Ia menambahkan, kesepakatan kerjasama merupakan bentuk wujud komitmen, kerjasama, koordinasi serta sinergi antar instansi dalam mendukung kerja bersama pemerintah. Sinergi ini, lanjut dia, merupakan penerapan GCC dalam tata kelola perusahaan.

“Ini juga sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan risiko yang timbul di kemudian hari,” tambahnya.

Sementara Kepala Kejaksaaan Tinggi DIY Sri Harijati Pujilestari SH MM mengatakan, kerjasama dengan AP I sudah berjalan dengan baik. Bantuan hukum yang diberikan kejati DIY juga menuai hasil membanggakan. Dari 145 gugatan yang telah selesai ditangani, seluruhnya berhasil dimenangkan.

Gugatan tersebut meliputi gugatan Izin Penetapan Lahan (IPL) satu berkas, permohonan keberatan ganti rugi 101 berkas, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sebanyak 41 berkas, serta gugatan terkait Paku Alam Ground (PAG) sebanyak 2 kali.

“Kerjasama pemberian bantuan hukum telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp842,4 miliar lebih. Selain itu juga tekah terlaksana bantuan hukum dalam permohonan konsinyasi. Permohonan yang telah diputus pengadilan mencapai 95,23 persen,” terang Kajati.

Ia menambahkan, untuk kerjasama bidang pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat hukum (legal opinion) terkait BPHTB telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp147 miliar. “Yang siginifikan kerjasama berupa pendampingan hukum pada kegiatan pengadaan tanah yang telah berhasil melakukan perlindungan hukum pada kegiatan tersebut senilai Rp4,165 triliun,” jelas Kajati.

Meski begitu, Kajati meminta keberhasilan yang dicapai tidak membuat terlena. Sebab, dengan segera dimulainya pembangunan bandara senilai Rp9,3 triliun tersebut, maka kendala dan tantangan akan semakin besar. “Tapi saya percaya dengan komitmen yang sama dan saling sinergi untuk meningkatkan kerjasama positif, maka kendala yang muncul akan teratasi dengan baik,” pungkasnya. 

(#0 views)

  Kirim ke Teman    Cetak halaman ini    Posting komentar   Share on Facebook

Komentar Untuk Berita Ini (0)

Pejabat Struktural

Statistik

Guest Online 66
Visited 3081