Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta - Berita

Home » Berita »

Jaksa Menyapa: Tupoksi TP4D

23 September 2019 - Berita Kejaksaan

Bidang Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta melakukan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Jaksa Menyapa di RRI (Radio Republik Indonesia) PRO 1 Yogyakarta dengan narasumber Bapak Yohanes Priyadi SH., MH selaku Koordinator pada Asisten Intelijen Kejati D.I. Yogyakarta (23/09/19) pada pukul 15.00 WIB yang membahas tentang Tupoksi TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) dan Gratifikasi serta pungutan liar (Pungli).

Dialog interaktif Jaksa Menyapa ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama membahas mengenai gratifikasi dan pungli. Menurut Bapak Yohanes yang dikutip dari Undang-Undang Korupsi “setiap pemberian dalam bentuk uang, diskon, kunjungan termasuk gratifikasi”. Gratifikasi memiliki batasan pemberian yakni maksimal 1 juta rupiah, sedangkan pungli tidak memiliki batasan. Dalam undang-undang pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, selanjutnya pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK”.  

Bapak Yohanes Priyadi, S.H., M.H menjelaskan bahwa Kejati DIY telah membentuk T4PD untuk mencegah gratifikasi dan pungli. Tugas dan fungsi TP4D diantara lain mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum masing-masing. Cara-cara TP4D untuk menjalankan tugas dan fungsinya adalah dengan memberikan penerangan hukum, melakukan diskusi dan penyuluhan hukum kepada BUMN, BUMD, instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait.

 Dialog Interaktif ini ditutup oleh pesan dari Bapak Yohanes kepada masyarakat, “Jangan takut lapor apabila terjadi ketidaksesuaian dalam proyek pembangunan. Masyarakat dan penegak hukum harus bersinergi dengan melakukan transparansi.” tuturnya.

(#13 views)

  Kirim ke Teman    Cetak halaman ini    Posting komentar   Share on Facebook

Berita Terkait

Komentar Untuk Berita Ini (0)

Pejabat Struktural

Buronan

Jika Anda mempunyai informasi mengenai buronan ini. Anda dapat menghubungi Hotline Kejaksaan Tingg D.I.Yogyakarta di nomor ini : +0274-562484

PENDAPAT

Bagaimana tentang pelayanan Kejaksaan menurut Anda ?





Lihat Hasil

Statistik

Pengunjung Saat Ini 5
Dikunjungi 269162

AGENDA

August 2020
MSSRKJS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

    Testimonial

    "Bagaimana persiapan untuk test CPNS di Kejaksaan tahun 2019, ?
    apa saja sih yang perlu dipersiapk an supaya lulus"
    Syarifudin , Mahasiswa (Jl. Malioboro nomor 33 Yogyakarta)
    "koruptor makin bengis, ibu pertiwi menangis, mari bergerak sinergis ! #LAWAN-KOR UPSi"
    Nur Avicenia , mahasiswa (Banguntapan)
    seribu-kunan g-kunang.blo gspot.com
    "Korupsi sudah merajalela dari kalangan tingkat bawah hingga atas, dengan modus operandi yg sgt rapi, Bergerakla h berantas "KORUPSI""
    Eko Purnomo , PNS (Cokrokusuman jt2/922 yogyakarta 55233)
    "\\\"Ayo para pejabat dan penegak hukum,, saatnya sekarang untuk berlomba berbuat kebajikan untuk masyarakat dimasa Pandemi. jangat berpikir untuk mencari keuntungan pribadi \\\""
    Ridwan , Wiraswasta (Jakarta)
    "Tegakkan hukum terutama berantas korupsi jangan tebang pilih..sem ua sama di mata hukum..!"
    Dwiyanto , Wiraswasta (Jl Jambon Km 1,2 Sleman)

    Tambah | Lihat