Home » Berita »

Januari Juni, Kejati DIY Selamatkan Uang Negara Rp. 4,1 Triliun

18 Juli 2017 | 17:05 - Berita Kejaksaan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY berhasil menyelamatkan dan memulihkan uang negara sebesar Rp4,1 triliun selama periode Januari-Juni 2017. Penyelamatan itu dilakukan dalam penanganan 480 perkara perdata dan tata usaha negara (datun) di 12 instansi pemerintah, BUMN dan BUMD.

“Total uang negara yang berhasil kami selamatkan dan pulihkan sebesar Rp4,1 triliun selama periode Januari hingga juni 2017 ini,” ucap Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Sri Harijati P SH MM usai penandatanganan MoU penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan TVRI Stasiun DIY, Selasa (18/7) sore.

Kajati mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menjalin kesepakatan kerjasama dengan 33 instansi, terdiri dari instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri, perbankan, BUMN serta BUMD di wilayah DIY. Dari kerjasama ini, Kejati telah banyak melakukan pendampingan hukum, penyelesaian masalah hukum bidang datun, memberikan pendapat hukum dan lainnya.

“Sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) kami mempunyai kewenangan untuk mendampingi pemerintah, BUMN dan BUMD jika ada masalah hukum datun. Misalnya digugat atau menggugat pihak lain, hingga memberikan pendapat terkait kebijakan dan lainnya, ” katanya.

Kajati mengungkapkan, hasil dari kesepakatan kerjasama tersebut pada tahun ini pihaknya telah menangani sekitar 480 perkara datun dengan total uang negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan mencapai Rp4,1 triliun.

“Dari 480 perkara datun itu, sekitar 360 perkara dari PT Angkasa Pura. Jadi kami memulihkan uang negara yang berada di debitur dan menyelamatkan uang negara salah saatunya dengan memenangkan gugatan. Kalau di Angkasa Pura itu penyelamatan dan pemulihan,” terangnya.

Meski begitu, Kajati mengakui belum banyak yang mengetahui fungsi dan manfaat Kejati DIY sebagai JPN. Ini terlihat dari belum banyaknya instalasi pemerintah, BUMN dan BUMD yang melakukan kerjasama dalam penanganan perkara bidang datun.

“Kami sudah melakukan sosialisasi ke beberapa instansi, tapi nyatanya belum banyak yang melakukan MoU. Mungkin masih kurang massif. Kerjasama ini juga bagian mencegah korupsi maupun penyimpangan keuangan negara,” tegasnya.

Sementara Dyah Sukorini, Kepala TVRI Stasiun DIY mengatakan, kerjasama dengan Kejati DIY merupakan tindaklanjut kerjasama serupa yang dilakukan LPP TVRI dengan Kejaksaan Agung RI. Sebagai lembaga penyiaran publik, kata Dyah, TVRI membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan termasuk Kejati DIY.

“Harapannya dengan kerjasama ini, kalau suatu saat nanti mendapat masalah hukum perdata daan tata usaha negara kami akan mendapat pendaampingan hukum dari Kejati DIY,” harapnya. (WH1)

(#61 views)

  Kirim ke Teman    Cetak halaman ini    Posting komentar   Share on Facebook

Komentar Untuk Berita Ini (0)

Pejabat Struktural

Statistik

Guest Online 72
Visited 15348