Home » Berita »

Kajati dalam Rakernis, TP4D Harus Selektif Memberikan Pendampingan

10 Oktober 2017 | 11:24 - Berita Kejaksaan

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY Sri Harijati P SH MM meminta Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) agar lebih selektif dalam melakukan pendampingan. Tim bisa menolak memberikan pendampingan jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.

“Kalau ada indikasi tipikor bisa ditolak. TP4D harus selektif dalam melakukan pendampingan,” ucap Kajati usai membuka Penyampaian Hasil Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kejaksaan RI di Aula Kejaksaan Tinggi DIY, Selasa (10/10).

Kajati menjelaskan, setiap permohonan pendampingan akan ditelaah terlebih dahulu. Jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka permohonan itu bisa ditolak. Menurutnya, unsur kehati-hatian harus dikedepankan. Ia tidak ingin pendampingan yang dilakukan TP4D justru menimbulkan persoalan di kemudian hari karena dilakukan tidak hati-hati.

Guna mengantisipasinya ia ingin pendampingan TP4D dilaporkan secara periodik. “Tentunya masalah itu tidak datang sekarang akan tetapi beberapa tahun kemudian. Karena itu unsur kehati-hatian harus dikedepankan. Pendampingan TP4D harus dilaksaanakan secara profesional dan proporsional,” katanya.

Kajati menjelaskan, sebenarnya dengan didampingi TP4D maka proyek yang dikerjakan tidak bermasalah. Sebab tujuan pendampingan dari TP4D agar tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan proyek terutama proyek yang masuk dalam skala prioritas.

Terkait hasil rakernis, Kajati menilai hasilnya perlu disampaikan untuk dijadikan pedoman dan guidance dalam pelaksanaannya oleh masing-masing bidang. “Hasil rakernis baru disampaikan sekarang karena menunggu selesai dulu agar menyeluruh,” katanya.

Nanang Ibrahim Soleh SH, ketua panitia mengatakan, penyampaian hasil rakernis meliputi seluruh bidang, baik pidana khusus, pidana umum, hingga pengawasan. Kegiatan diikuti seluruh Kajari se-DIY, para Kasi, serta jaksa fungsional.

“Tujuannya agar ada sinergi dari pusat hingga tingkat daerah. Sehingga tidak ada kebijakan yang tumpang tindih,” katanya.

(#13 views)

  Kirim ke Teman    Cetak halaman ini    Posting komentar   Share on Facebook

Komentar Untuk Berita Ini (0)

Pejabat Struktural

Statistik

Guest Online 12
Visited 1467