Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta - Berita

Home » Berita »

Kajati dalam Rakernis, TP4D Harus Selektif Memberikan Pendampingan

10 Oktober 2017 - Berita Kejaksaan

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY Sri Harijati P SH MM meminta Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) agar lebih selektif dalam melakukan pendampingan. Tim bisa menolak memberikan pendampingan jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.

“Kalau ada indikasi tipikor bisa ditolak. TP4D harus selektif dalam melakukan pendampingan,” ucap Kajati usai membuka Penyampaian Hasil Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kejaksaan RI di Aula Kejaksaan Tinggi DIY, Selasa (10/10).

Kajati menjelaskan, setiap permohonan pendampingan akan ditelaah terlebih dahulu. Jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka permohonan itu bisa ditolak. Menurutnya, unsur kehati-hatian harus dikedepankan. Ia tidak ingin pendampingan yang dilakukan TP4D justru menimbulkan persoalan di kemudian hari karena dilakukan tidak hati-hati.

Guna mengantisipasinya ia ingin pendampingan TP4D dilaporkan secara periodik. “Tentunya masalah itu tidak datang sekarang akan tetapi beberapa tahun kemudian. Karena itu unsur kehati-hatian harus dikedepankan. Pendampingan TP4D harus dilaksaanakan secara profesional dan proporsional,” katanya.

Kajati menjelaskan, sebenarnya dengan didampingi TP4D maka proyek yang dikerjakan tidak bermasalah. Sebab tujuan pendampingan dari TP4D agar tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan proyek terutama proyek yang masuk dalam skala prioritas.

Terkait hasil rakernis, Kajati menilai hasilnya perlu disampaikan untuk dijadikan pedoman dan guidance dalam pelaksanaannya oleh masing-masing bidang. “Hasil rakernis baru disampaikan sekarang karena menunggu selesai dulu agar menyeluruh,” katanya.

Nanang Ibrahim Soleh SH, ketua panitia mengatakan, penyampaian hasil rakernis meliputi seluruh bidang, baik pidana khusus, pidana umum, hingga pengawasan. Kegiatan diikuti seluruh Kajari se-DIY, para Kasi, serta jaksa fungsional.

“Tujuannya agar ada sinergi dari pusat hingga tingkat daerah. Sehingga tidak ada kebijakan yang tumpang tindih,” katanya.

(#101 views)

  Kirim ke Teman    Cetak halaman ini    Posting komentar   Share on Facebook

Komentar Untuk Berita Ini (0)

Pejabat Struktural

PENDAPAT

Bagaimana tentang pelayanan Kejaksaan menurut Anda ?






Lihat Hasil

Statistik

Pengunjung Saat Ini 1
Dikunjungi 29621

AGENDA

September 2019
MSSRKJS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

    Testimonial

    ""
    ()
    "Berantas korupsi sejak dini dimulai dari sekarang dan lingkungan terdekat kita. SAY NO TO CORRUPTION !"
    Hafiz R.R , Pelajar (Jl. Magelang Km 1,4 Yk)
    "koruptor makin bengis, ibu pertiwi menangis, mari bergerak sinergis ! #LAWAN-KOR UPSi"
    Nur Avicenia , mahasiswa (Banguntapan)
    seribu-kunan g-kunang.blo gspot.com
    "Wujudkan tata kelola pemerintah an yang baik (good governance ) dan merubah persepsi masyarakat yang negatif terhadap kinerja Kejaksaan."
    Sigit Hardiyanto , Karyawan Swasta (Jl. Jambon 105 Sleman)
    "Tegakkan hukum terutama berantas korupsi jangan tebang pilih..sem ua sama di mata hukum..!"
    Dwiyanto , Wiraswasta (Jl Jambon Km 1,2 Sleman)

    Tambah | Lihat