Home » Berita »

Kejaksaan Siap Mendampingi, Kades Diminta Tak Takut Serap Dana Desa

24 Agustus 2017 | 11:43 - Berita Kejaksaan

Dana desa yang digelontor pemerintah untuk memicu pembangunan di desa masih belum terserap maksimal. Salah satu penyebabnya karena banyak kepala desa yang masih ragu menggunakan dana yang jumlahnya cukup besaar tersebut.

Guna menepis keraguan itu, Kejaksaan di lingkup Kejaksaan Tinggi DIY menggelar ‘Sosialisasi Dana Desa dan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4). Sosialisasi diikuti para kepala desa serta camat.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DIY Febrie Adriansyah SH.MH mengatakan, sosialisasi diperlukan agar kepala desa maupun camat memiliki pemahaman menyeluruh tentang pemanfaatan dana desa. Dengan begitu kades tidak lagi ragu menggunakannya untuk membangun infrastruktur.

“Sosialisasi ini menjawab keraguan banyak kepala desa. Sehingga kepala desa bisa melaksanakan kegiatan yang sumber dananya dari dana desa. Desa juga bisa transparan mengelola dan serapan bisa 100 persen,” ucap Wakajati, Kamis (24/8) saat membuka sosialisasi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman.

Febrie mengakui masih ada kades yang enggan menggunakan dana desa. Salah satunya adalah desa di Kabupaten, Sleman. Guna mengatasinya, ia meminta TP4D untuk menemui kades dan memberi penjelasan. Ia juga meminta camat untuk turut mendorong dan memberi semangat agar kades tidak ragu menggunakan dana desa.

“Kami ingin mereka juga bisa inisiatif, dan kami dari Kejaksaan siap membantu mengawalnya. yang jadi intinya adalah di pertanggungjawaban. Karena bagaimana pun kemampuan kades dalam hal ini masih menjadi kendaala. Kami akan bantu,” katanya.

Ia menjelaskan, dari sisi hukum, sejak 2015 belum ada perkara terkait dana desaa yang ditangani. Kendati begitu, lanjut Febrie, yang tak kalah penting adalah keberhasilan penggunaan dana desa di wilayah. “Apakah berhasil mengungkit ekonomi di daerah atau tidak. Pemda seharusnya dapat mengukur seberapa besar pengaruhnya,” terangnya.

Febrie menambahkan, dalam realisasinya, pendampingan dana desa diharapkan bisa merangkul seluruh stakeholder. Keterlibatan stakeholder sangat penting agar ketertinggalan yang cukup jauh perlahan bisa dikejar. “Di Kejari ada tempat khusus untuk konsultasi dana desa,” katanya.

Pendampingan dana desa, tambah Febrie, bukan tanpa syarat. Penggunaannya harus transparan dan tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan. “Kejati siap pinjamkan jaksa untuk membantu. Saya juga akan turun langsung mengecek berapa kades yang antusias. Kalau masih ada yang resisten, maka perlu dicurigai,” pungkasnya.

Sosialisasi diisi beberapa narasumber. Di antaranya Kajari Sleman Dyah Retnowati Astuti SH MH, serta Kepala Inspektorat Kabupaten Sleman.

(#5 views)

  Kirim ke Teman    Cetak halaman ini    Posting komentar   Share on Facebook

Komentar Untuk Berita Ini (0)

Pejabat Struktural

Statistik

Guest Online 68
Visited 14093