Home » Berita »

Kejati DIY Ingin Pertahankan Predikat WTP

10 Januari 2018 | 11:55 - Berita Kejaksaan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran pada tahun 2017. Tahun ini, Kejati memasang target bisa mempertahankan predikat tersebut.

“Tahun ini kami bertekad untuk mempertahankan predikat akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan opini WTP,” ucap Kajati DIY, Sri Harijati P SH MM, usai Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kejati DIY di Aula Lt 4, Rabu (10/1/2018).

Menurut Kajati, laporan akuntabilitas pengelolaan keuangan berkaitan dengan DIPA yang diberikan pemerintah. Tahun lalu, kata dia, anggaran yang dialokasikan untuk Kejati DIY terserap hingga 97 persen lebih. Ia berharap, serapan anggaran tahun ini bisa lebih baik lagi.

“Saya lupa anggarannya berapa, tapi serapannya yang kemarin mencapai 97 persen lebih. Tahun ini mudah-mudahan serapan anggarannya makin tinggi bahkan terserap habis,” katanya.

Ia menjelaskan, serapan anggaran sangat penting karena berkaitan dengan kinerja. Di mana, serapan anggaran yang tinggi menjadi tolok ukur kinerja yang juga semakin baik. Hal ini karena saat ini menggunakan real cost, sehingga kinerja berbanding lurus dengan serapan anggaran.

Sementara Wakajati DIY Dr Mukri SH MH mengatakan, dalam rakerda disampaikan hasil rakernas yang digelar akhir Desember 2017 dalam bentuk rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan harus dilaksanakan dan akan dievaluasi secara periodik setiap tiga bulan.

“Rekomendasinya variatif tapi mencakup seluruh bidang yang ada di Kejati DIY, baik itu pembinaan, Pidsus, Pidum, Intelijen, Datun, Pengawasan dan lainnya,” terang Mukri.

Ia mencontohkan, untuk bidang intelijen, rekomendasi berupa pengintensifan sosialisasi kepada generasi muda yang dilakukan melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Selain itu, akan ada program ‘Jaksa Menyapa’ yang dirancang setiap sebulan sekali.

“Kami akan bekerjasama dengan salah satu stasiun TV. Jadi nanti sebulan sekali kita tayangan live, dan masyarakat bisa bertanya secara langsung mengenai berbagai persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat,” terangnya.

Contoh lain di bidang Datun, adalah rekomendasi memperkuat dan meningkatkan kualitas Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dengan peningkatan kualitas ini akan memberi dampak positif pada kepuasan stakeholder. “Ini sangat diharapkan stakeholder,” katanya. (Sodik)

(#44 views)

  Kirim ke Teman    Cetak halaman ini    Posting komentar   Share on Facebook

Komentar Untuk Berita Ini (0)

Pejabat Struktural

Statistik

Guest Online 59
Visited 122589