Home » Berita »

Kejati Setop Penyelidikan Pengadaan Alkes RSUD P Senopati

20 Juli 2017 | 11:12 - Berita Kejaksaan

Kejaksaan Tinggi DIY menghentikan penyelidikan dugaan penyelewengan dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2016 lalu. Kejati belum menemukan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.

Selain dugaan penyelewengan pengadaan alkes RSUD P Senopati, Kejati juga menghentikan penyelidikan dugaan penyimpangan penyaaluran dana kas desa di Bank Bantul. Seperti perkara pertama, penyidik Kejati juga belum menemukan penyelewenangan dalam kasus ini.

“Dua perkara itu bagian dari 7 perkara yang diselidiki Kejati selama periode Januari-Juni tahun ini. Lainnya tersebar di Kejari Kulonprogo, Gunungkidul, dan Bantul,” ucap Kajati DIY Sri Harijati P., SH.MM dalam Penyampaian Kinerja Tahun 2017 Kejati DIY, Kamis (20/7) pagi.

Selain 7 perkara yang diselidiki di bidang pidana khusus, juga ada tiga perkara masuk tahap penyidikan, penuntutan 21 dan Peninjauan Kembali (PK) 4 kasus.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Azwar, SH menjelaskan, dugaan penyelewengan pengadaan alkes RSUD P Senopati bermula dari laporaan masyarakat. Total dana DAK yang salah satunya digunakan untuk pengadaan alkes mencapai Rp11 miliar.

“Dana totalnya Rp11 miliar dari DAK untuk beberapa kegiatan, seperti pengadaan alat kesehatan, rehab dan renovasi puskesmas, juga pengadaan alat CT Scan. Tapi semuanya sudah selesai. Dugaan penyelewengan belum didukung data yang kuat, karena itu kami hentikan,” katanya.

Azwar menjelaskan, pihaknya melakukan penyelidikan dugaan penyelewengan tersebut selama 1,5 bulan. Selain melihat dokumen, pihaknya juga sudah mendatangi lokasi . Hasilnya tidak ditemukan penyelewengan. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan juga telah didampingi TP4D.

Senada, pada dugaan penyimpangan dana kas desa Bangunharjo Sewon yang disimpan di Bank Bantul senilai Rp10,5 miliar juga tidak ditemukan penyelewengan. Bahkan dana kas desa yang disimpan di Bank Bantul bertambah menjadi Rp14 miliar karena.

Azwar menambahkan, selain perkara yang dihentikan ada pula perkaara yang ditingkatkan ke proses penyidikan meliputi dugaan penyimpangan mutasi tanah Pemdes Selomartani Kalasan tahun 2007 seluas 3.182 m2 yang dilepas tanpa dasar yang benar. Kemudian 2 perkara dugaan penyalahgunaan wewenang oknum perangkat Desa Candirejo pada kegiatan prona massal tahun 2011 dan 2013 di Semanu dan Patuk, Gunungkidul.

Dalam laporan kinerja Kejati juga disampaikan penyelamatan kerugian negara dalam kasus korupsi sekitar Rp. 942.532.000. Dengan rincian Kejari Sleman Rp. 1.130.000, Kejari Bantul Rp. 673.400.000 dan Kejari Gunungkidul Rp. 268.002.000. (WH1)

(#77 views)

  Kirim ke Teman    Cetak halaman ini    Posting komentar   Share on Facebook

Komentar Untuk Berita Ini (0)

Pejabat Struktural

Statistik

Guest Online 40
Visited 3132