Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta - Berita

Home » Berita »

Rakor Antar Aparat Penegak Hukum Provinsi DIY Sinergikan Penanganan Terorisme di DIY

29 Agustus 2019 - Berita Kejaksaan

Bertempat di Ballroom Krakatau 2, Hotel Marriott Yogyakarta, Kamis (29/8/2019) Direktorat Penegakkan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi (Rakor) Antar Aparat Penegak Hukum. Rakor tersebut dihadiri oleh puluhan perwakilan instansi di DIY meliputi Kepolisian, TNI, Kemenkumham dan Kesbangpol Provinsi DIY dan dari Kejaksaan Tinggi DIY hadir Aspidum Kejati DIY, Koordinator, Kasi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Aspidum Kejati DIY, serta para Kasi Pidum pada Kejari se- DIY.

Rapat diawali dengan sambutan Gubernur DIY yang dibacakan oleh Kepala Badan Kesbangpol DIY, Agung Supriyono. Mengatakan bahwa DIY ini memiliki isu radikalisme dan separatis, Rakor ini sangat membantu sinergisitas dalam rangka penegakan hukum tindak pidana terorisme di wialayah DIY. Cara utamanya adalah dengan adanya respon cepat dan deteksi dini dari aparat penegak hukum.

Direktur Penegakan Hukum BNPT, Brigjen Pol Eddy Hartono menyampaikan Yogyakarta berpotensi menjadi daerah persinggahan kelompok radikal teroris, oleh karenanya dibutuhkan kerjasama yang baik antar aparat penegak hukum sesuai dengan tugas fungsi dan pokok ketika menghadapi menangani tindak pidana terorisme.
Sementara itu Kasubdit Pra Penuntutan Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejagung, Anita Dewayani S.H., M.H. menyampaikan bahwa terkadang di suatu daerah tidak menemui kejadian atau perbuatan aksi terorisme. Namun demikian diperlukan kewawspadaan seluruh pihak khususnya aparat penegak hukum karena bukan tidak mungkin terorisme ini seperti api dalam sekam, seperti musuh dalam selimut yang semua orang tidak tahu kapan teroris tersebut akan bertindak. Ditambahkannya bahwa dalam menangani tindak pidana terorisme tidak bisa dilakukan sembarangan dan jaksa yang menanganinya pun juga perlu kualifikasi khusus. Karena kalau hanya berpatokan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasanya itu tidak mungkin. Hal ini karena ada spesifikasi yang khusus dalam menangani tindak pidana terorisme ini.

Acara dilanjutkan pemaparan-pemaparan oleh narasumber lainnya diantaranya Direktur Bina Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Junaedi Bc.IP., Analis Utama Intelijen Densus 88 AT Mabes Polri, Brigjen Pol. Ibnu Suhendra, S.I.K, dan Tokoh Agama Ustadz, Dr. H. Ahmad Wijayanto, M.A.

(#12 views)

  Kirim ke Teman    Cetak halaman ini    Posting komentar   Share on Facebook

Komentar Untuk Berita Ini (0)

Pejabat Struktural

PENDAPAT

Bagaimana tentang pelayanan Kejaksaan menurut Anda ?






Lihat Hasil

Statistik

Pengunjung Saat Ini 7
Dikunjungi 46363

AGENDA

November 2019
MSSRKJS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

    Testimonial

    ""
    ()
    "Tegakkan hukum terutama berantas korupsi jangan tebang pilih..sem ua sama di mata hukum..!"
    Dwiyanto , Wiraswasta (Jl Jambon Km 1,2 Sleman)
    "Berantas korupsi sejak dini dimulai dari sekarang dan lingkungan terdekat kita. SAY NO TO CORRUPTION !"
    Hafiz R.R , Pelajar (Jl. Magelang Km 1,4 Yk)
    "Wujudkan tata kelola pemerintah an yang baik (good governance ) dan merubah persepsi masyarakat yang negatif terhadap kinerja Kejaksaan."
    Sigit Hardiyanto , Karyawan Swasta (Jl. Jambon 105 Sleman)
    "Berantas korupsi sejak dini dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. SAY NO CORRUPTION !!"
    Hafiz R.R , Pelajar (Jl. Magelang Km 1,4 Yk)

    Tambah | Lihat