Home » Berita »

Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi di Gapensi Gunungkidul

30 Maret 2017 | 12:11 - Berita Kejaksaan

Seksi Penerangan Hukum pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta hari ini Kamis (30/3), menyelenggarakan kegiatan Penerangan Hukum Triwulan I Tahun 2017 bertemakan Menanggulangi Korupsi di Bidang Jasa Konstruksi bertempat di kantor Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Gunungkidul.

Penyampaian materi oleh Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati DIY, Sunarwan, SH.MH didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kusuma Jaya Bulo, SH.MH dimana peserta diikuti seluruh jajaran Pengurus dan Anggota Gapensi Gunungkidul serta pelaku jasa konstruksi di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam pemaparan materinya Sunarwan menjelaskan bahwa korupsi dipastikan dilakukan oleh orang yang punya kewenangan, selain itu korupsi terjadi juga karena penyalahgunaan wewenang.

“Dalam penjabarannya rumus korupsi itu C=D+M-A. C artinya Korupsi, D adalah Diskresi, M adalah Monopoli dan A adalah Akuntability. Bentuk dari korupsi sendiri ada 2 yaitu, administration coruption dan again the rule of coruption, sedangkan unsur korupsi itu perbuatan melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain dan pasti menimbulkan kerugian negara,” papar Sunarwan.

Lebih lanjut Sunarman menyampaikan apabila pekerjaan proyek masih tahap pemeliharaan, berarti pekerjaan belum bisa dikatakan selesai, maka tidak boleh dilakukan penelitian atau penyidikan.

“Tetapi dimasa pemeliharaan pelaksana sudah tidak boleh membangun, kalau masih membangun berarti pekerjaan belum selesai, ada hak negara disitu mestinya pelaksana atau rekanan membayar denda,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua BPC Gapensi Kabupaten Gunungkidul H.Subarjo menyampaikan dengan adanya kegiatan sosialisasi seperti saat ini diharapkan akan menguatkan kinerja para penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Gunungkidul.

“Harapan kita semoga para penyedia jasa konstruksi semakin paham akan regulasi terutama Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sehingga jangan sampai ada yang tergelincir dan tersangkut masalah hukum karena terbukti korupsi di kemudian hari,” kata Subarjo.

(#47 views)

  Kirim ke Teman    Cetak halaman ini    Posting komentar   Share on Facebook

Komentar Untuk Berita Ini (0)

Pejabat Struktural

Statistik

Guest Online 82
Visited 8171