Diskusi Permasalahan Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika antara BNN dengan Kejati DIY

Berita Kejaksaan11 Maret 2016

Hari ini, Jumat (11/3) BNN bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DIY menggelar diskusi bersama dengan mengambil tema “Permasalahan Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika sebagaimana Diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Masukan terhadap Rencana Revisi UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Hadir dari BNN yakni Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DIY Kombes Sutarmono SE, M.Si, Direktur Hukum BNN Darmawel Aswar, SH.MH beserta staf.

Sedangkan dari Kejati DIY selain dihadiri oleh Kajati DIY hadir pula Asisten Tindak Pidana Umum Tri Subardiman, SH.MH, Asisten Tindak Pidana Khusus Azwar, SH, Kepala Kejaksaan Negeri se-DIY, Kabag TU dan Koordinator serta para Kasi Pidum dan Pidsus pada Kejati DIY dan Kejari se-DIY.

Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Tony T. Spontana, SH.M.Hum dimana beliau menitikberatkan bagaimana pentingnya jajaran terkait merespon akan wacana mengenai penyelamatan penyalahgunaaan Narkotika ini serta permasalahan penuntutan terhadap pecandu narkotika sebagaimana Diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Acara selanjutnya sambutan dari Kepala BNNP DIY Kombes Sutarmono SE, M.Si, dan dilanjutkan pemaparan oleh Direktur Hukum BNN Darmawel Aswar, SH.MH.

Dalam paparannya, Direktur Hukum BNN menyampaikan diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang  Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan  UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Bersama 7 Instansi K/L tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Selain itu, dalam paparannya Direktur Hukum BNN, mengatakan guna mengefektifkan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DIY akan membentuk Tim Asesment Terpadu (TAT). Tim Asessment Terpadu ini dibentuk berdasarkan peraturan bersama Kepala BNN, Kapolri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung (MA), Kemenkumham dan Menteri Kesehatan.

Tim ini terdiri dari BNN DIY, Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Pengadilan Tinggi serta Polda DIY. Tugasnya untuk memilah dan mengklasifikasikan tersangka narkoba apakah mereka masuk kategori pengguna, pengedar atau bandar narkoba.

Selain itu, pembentukan TAT itu didasarkan pada UU No 35/2009 tentang Narkotika, PP No 25/2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, Perka BNN No 11/2014 tentang tata cara penanganan tersangka atau terdakwa narkotika serta sejumlah peraturan lainnya.

Ditambahkan, pembentukan tim asessment terpadu ini intinya untuk memberi solusi terhadap kondisi penyalahgunaan narkotika yang selama ini terus bertambah banyak sehingga tak heran lapas-lapas pun penuh sesak oleh para tahanan narkotika.

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 11.30 WIB tersebut diakhiri dengan sesi diskusi serta tanya jawab.

Komentar Untuk Berita Ini (0)