MA Kabulkan Kasasi, PT. Angkasa Pura I Tak Jadi Bayar 96,8 M

Berita Kejaksaan06 Februari 2017

Mahkamah Agung (MA) mentahkan putusan Pengadilan Negeri  (PN) Wates atas perkara perdata yang dimohonkan sebagian besar warga yang terdampak pembangunan Bandara Udara Internasional Yogyakarta.

MA dalam amar putusannya  mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi pertama Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) dan pemohon kasasi kedua Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY.

Sebelumnya sebanyak 101 warga mengajukan permohonan gugatan perkara perdata atas nilai ganti rugi  pembebasan lahan terdampak pembangunan. PN Wates pada  putusanya mengabulkan sebagian dari permohonan dan menghukum termohon PT Angkasa Pura I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 96,8 miliar.

Sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejaksaan Tinggi DIY (Kejati DIY) menyatakan bahwa proses pembangunan Proyek Strategis Nasional ini harus dikawal agar tidak terjadi hambatan.

“MA mengabulkan permohonan kasasi yang kita ajukan, Kejati DIY ditunjuk sebagai jaksa pengacara negara mewakili PT Angkasa Pura I dan BPN DIY dalam perkara perdata yang  diajukan oleh warga  keberatan atas  nilai ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan bandar di Kulonprogo, “ beber Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Tony T. Spontana kepada wartawan saat menggelar temu media di Kota Kembang Resto Yogyakarta, Senin (6/2).

Kandasnya putusan PN Wates, PT Angkasa Pura I urung membayarkan ganti rugi sebesar Rp 96,8 miliar kepada warga pemohon.

“Sementara ini kita sudah terima 4 berkas salinan putusan MA pada Jumat (3/2) lalu, sedangkan yang lain masih kita tunggu putusanya, kami berkeyakinan putusannya akan sama sebab secara substantif sama. PT Angkasa Pura I terhindar untuk membayarkan sebanyak Rp 96,8 miliar,” jelas mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung ini.

Ditambahkan Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Danang S. Baskoro mengajak semua pihak untuk menghargai  putusan inkrah tersebut.

“Karena putusan sudah inkrah, mari kita patuhi bersama , warga terdampak  bisa legowo. Ini sebagai upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat selain itu mendukung pariwisata di DIY, diharapkan akan ada peningkatan kesejahteraan atas   dampak  pembangunan bandara ini, “ ucapnya kepada media.

Diakuinya masih ada 159 bidang tahan yang masih  dikuasai warga padahal telah dibayarkan ganti ruginya.

“Sebanyak 159 bidang tanah masih ditempati warga, namun mereka berjanji akan segera berpindah usai digelar Pilkada 15 Februari mendatang,“ tutupnya.

Komentar Untuk Berita Ini (0)