Penyerahan Tahap II Tersangka HP & PT.PJM Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan

Berita Kejaksaan22 September 2022

Kajati DIY Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H., didampingi oleh Wakajati DIY Witono, S.H., M.Hum., dan Aspidsus Kejati DIY Sri Kuncoro, S.H., M.H., menggelar jumpa pers Penyerahan Tahap II (Tersangka dan Barang Bukti) AN. Tersangka HP dan PT PJM bertempat di Aula Kantor Kejati DIY.

Tersangka tiba di Kantor Kejati DIY pukul 13.00 wib dan langsung dibawa ke klinik kntor Kejati DIY untuk dicek kesehatannya, setelah itu langsung dibawa ke Lt 4 Aula Kantor Kejati DIY dimana acara penyerahan Tahap II (Tsk dan Barang Bukti) digelar, Kamis (22/09/2022).

Pada bulan Januari 2016 s/d September 2016, Tsk HP selaku Wajib Pajak mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan malaporkan SPT Masa PPN dan kewajiban menyampaikan SPT PPh Namun Tsk HP disangka dengan sengaja telah melaporkan omzet usahanya lebih kecil dari yang sebenarnya sehingga kewajiban perpajakan yang disampaikan melalui SPT menjadi tidak benar (lebih sedikit dari yang seharusnya). Selanjutnya mulai bulan Oktober 2016 kewajiban perpajakan milik Tsk. HP dialihkan menjadi atas nama Tsk. PT. PJM (HP selaku direkturnya) dan omzet yang dilaporkan tetap tidak sesuai dengan keadaan sebenamya, hal ini dilakukan sampai dengan bulan Desember 2017. Berdasarkan perhitungan dari Ahli Kanwil Pajak, hal tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara untuk perkara Tsk HP sebesar Rp. 50.526.419.576,- (lima puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dan perkara Tsk. PT PJM sebesar Rp. 46.782.765.919,- (empat puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) sehingga total kerugian kedua perkara tersebut sebesar Rp. 97.309.185.494,- (sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Perbuatan tersangka tersebut disangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

 

 

@kejaksaan.ri #wbk2022 #kejaksaanhebat #kejaksaanRI #penguatanRB #kejaksaanRB #kejatijogja #Berintegritas #KerjaCerdas #MelayaniDenganIkhlas #YogyakartaIstimewa #penkumluhkum #kenalihukumjauhkanhukuman.

Komentar Untuk Berita Ini (0)